Monitoring ke Daerah, Bawaslu Pastikan Rekap Berjalan Sesuai Prosedur

13 Desember 2020

Makassar - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan monitoring langsung terhadap pengawasan rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Monitoring ini dilakukan secara intensif guna memastikan teknis pengawasan berjalan dengan baik sesuai prosedur.

Pimpinan Bawaslu Sulsel, Adnan Jamal mengatakan bahwa kegiatan monitoring ini dilakukan agar jajaran Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dalam melakukan pengawasan proses rekapitulasi tetap berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2020.

"Monitoring ini penting kita lakukan,untuk memastikan proses pengawasan rekapitulasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan berlangsung sesuai prosedur peraturan perundang-undangan," ujar Adnan saat monitoring Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pilkada di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Minggu (13/12/2020).

"Dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, harus berpedoman pada standar tata laksana Pengawasan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara. Termasuk protokol kesehatan pencegahan Covid 19," sambungnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sulsel itu menjelaskan bahwa dari hasil moniroting yang dilakukan pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masih berlangsung dengan kondusif. "Bawaslu Sulsel telah menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan serta monitoring untuk proses rekapitulasi hasil Pilkada," ucapnya.

Selain itu, Adnan Jamal menambahkan,secara keseluruhan proses pemungutan suara di pilkada serentak se-Sulsel berjalan lancar, tertib, dan aman. Dan mengimbau semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU.

"Kami imbau kepada semua pihak, bersabar menunggu proses yang sedang berjalan, kita ikuti semua proses ini sampai pada tahapan jadwalnya. Hasil Pilkada, prosesnya sudah diatur undang-undang," tutupnya.

Penulis: Satria Sakti/Humas Bawaslu Maros

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Hubungi Kami

Monitoring ke Daerah, Bawaslu Pastikan Rekap Berjalan Sesuai Prosedur

13 Desember 2020

Makassar - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan monitoring langsung terhadap pengawasan rekapitulasi hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Monitoring ini dilakukan secara intensif guna memastikan teknis pengawasan berjalan dengan baik sesuai prosedur.

Pimpinan Bawaslu Sulsel, Adnan Jamal mengatakan bahwa kegiatan monitoring ini dilakukan agar jajaran Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dalam melakukan pengawasan proses rekapitulasi tetap berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2020.

"Monitoring ini penting kita lakukan,untuk memastikan proses pengawasan rekapitulasi yang dilakukan Panwaslu Kecamatan berlangsung sesuai prosedur peraturan perundang-undangan," ujar Adnan saat monitoring Pengawasan Rekapitulasi Hasil Pilkada di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Minggu (13/12/2020).

"Dalam melaksanakan pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, harus berpedoman pada standar tata laksana Pengawasan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara. Termasuk protokol kesehatan pencegahan Covid 19," sambungnya.

Lebih lanjut, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Sulsel itu menjelaskan bahwa dari hasil moniroting yang dilakukan pada proses rekapitulasi di tingkat kecamatan masih berlangsung dengan kondusif. "Bawaslu Sulsel telah menyiapkan tim untuk melakukan pendampingan serta monitoring untuk proses rekapitulasi hasil Pilkada," ucapnya.

Selain itu, Adnan Jamal menambahkan,secara keseluruhan proses pemungutan suara di pilkada serentak se-Sulsel berjalan lancar, tertib, dan aman. Dan mengimbau semua pihak untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi resmi dari KPU.

"Kami imbau kepada semua pihak, bersabar menunggu proses yang sedang berjalan, kita ikuti semua proses ini sampai pada tahapan jadwalnya. Hasil Pilkada, prosesnya sudah diatur undang-undang," tutupnya.

Penulis: Satria Sakti/Humas Bawaslu Maros

Buletin Bawaslu