Bawaslu Sulsel Jajaki Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Pemilu 2026

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat basis pengawasan partisipatif dengan menggandeng kelompok masyarakat sipil. Kali ini, penjajakan kolaborasi dilakukan dalam suasana santai namun produktif di Warkop Opini, Jalan Jipang Permai, Makassar, Selasa (3/2).

Pertemuan ini dipimpin oleh Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Sulsel, Samsuar Saleh. Diskusi ini turut dihadiri oleh Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Kota Makassar serta sejumlah aktivis masyarakat sipil.

Samsuar Saleh menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap, melainkan mitra strategis utama bagi Bawaslu dalam mengawal kualitas demokrasi di Sulawesi Selatan.

“Bawaslu sangat membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat sipil. Pengawasan pemilu tidak akan berjalan optimal tanpa kontrol aktif dari masyarakat sebagai mitra strategis kami di lapangan,” ujar Samsuar.

Ia memaparkan bahwa untuk Tahun Anggaran 2026, Bawaslu Sulsel telah menyusun rangkaian program "Non-Tahapan" yang bersifat inklusif. Skema kegiatan ini dirancang secara khusus untuk merangkul berbagai elemen, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, hingga pemilih pemula dari kalangan pelajar.

“Kami menyiapkan berbagai skema yang melibatkan banyak pihak untuk menjadi pemantau pemilu partisipatif. Tujuannya adalah memastikan setiap lapisan masyarakat punya peran dalam mengawasi proses demokrasi,” tambahnya.

Melalui diskusi santai di warkop ini, Bawaslu Sulsel berharap dapat meruntuhkan sekat birokrasi dan membangun sinergi yang lebih cair namun kuat dengan para aktivis. Langkah ini menjadi komitmen Bawaslu untuk mewujudkan pengawasan pemilu yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.