Evaluasi Reviu Inspektorat, Bawaslu Sulsel Perkuat Sinkronisasi Antar-Divisi dalam Penyusunan LAKIP

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai langkah responsif atas hasil reviu Inspektorat Wilayah II. Agenda ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat akuntabilitas dan sinkronisasi program strategis antar-bidang di lingkungan pengawas pemilu.

Rapat ini difokuskan pada evaluasi terhadap beberapa sasaran strategis yang dinilai belum sinergis antar-divisi pengampu. Kondisi tersebut diidentifikasi menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, khususnya pada aspek keterbukaan informasi publik.

Dalam arahannya, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menekankan bahwa akuntabilitas kinerja bukan sekadar pemenuhan angka di atas kertas, melainkan cerminan tanggung jawab lembaga kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program strategis hanya bisa dicapai jika setiap bidang berjalan beriringan dan tidak saling terfragmentasi.

“Kita menyadari bahwa sinergi adalah kunci. Melalui rakor ini, kita melakukan pembahasan bersama untuk memperbaiki capaian kinerja, melakukan sinkronisasi antar-bidang, serta melakukan penajaman terhadap indikator kinerja agar lebih terukur,” tegas Ketua Bawaslu Sulsel dalam rapat tersebut.

Selain sinkronisasi antar-divisi, rakor ini juga memberikan penegasan terkait ketepatan penggunaan sumber anggaran, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Hal ini dimaksudkan agar pelaporan kinerja memiliki dasar pengukuran capaian yang lebih presisi, transparan, dan akuntabel.

Langkah perbaikan ini diharapkan mampu mendongkrak kembali performa Bawaslu Sulsel, terutama dalam memperkuat pilar keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pengawas.