Gelar Pendidikan Pengawas Partisipatif, Bawaslu Enrekang dan Bawaslu Makassar Dorong Kesadaran Kritis Publik

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menegaskan bahwa kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan bagian dari upaya membangun energi baru dalam pengawasan demokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan P2P yang digelar oleh Bawaslu Kabupaten Enrekang di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Enrekang, secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (20/05/2026).

Dalam penyampaiannya, Mardiana menjelaskan program Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan agenda nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sebagai bentuk penguatan pengawasan partisipatif masyarakat. Menurutnya, Bawaslu membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengawal setiap tahapan pemilu maupun pemilihan.

“Kegiatan ini berjalan serentak di seluruh Indonesia. Bawaslu berharap seluruh partisipan yang terlibat dalam kegiatan P2P ini menjadi bagian dari amunisi baru dan energi baru bagi pengawasan partisipatif,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berfokus pada pelanggaran semata, tetapi juga mencakup perilaku para aktor politik dalam menjalankan proses demokrasi. Mardiana menjelaskan bahwa aktor politik bukan hanya peserta pemilu, melainkan juga masyarakat luas, serta seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Karena itu, menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pula melakukan pengawasan internal terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Bawaslu tidak hanya mengawasi tahapan dan peserta pemilu, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja teknis dan prosedural yang dilakukan penyelenggara pemilu agar tetap sesuai aturan dan etika,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan pengawasan partisipatif. Menurutnya, kelompok komunitas, organisasi masyarakat, dan generasi muda memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan demokrasi di daerah. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan menjadi sumber daya yang memiliki kapasitas, integritas, serta komitmen dalam menjaga demokrasi dan mendukung pengawasan partisipatif bersama Bawaslu.

Di akhir penyampaiannya, Mardiana Rusli menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir langsung di Kabupaten berjuluk Bumi Masserempulu itu, mengingat adanya agenda lain yang berlangsung bersamaan di tingkat nasional dan provinsi.

“Meskipun tidak dapat hadir secara langsung, saya berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi ruang penguatan kapasitas bagi sahabat-sahabat pengawas partisipatif di Kabupaten Enrekang,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama di Bawaslu Kota Makassar, Mardiana Rusli membuka secara resmi sekaligus memberikan arahan pada kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang digelar di Kantor Bawaslu Kota Makassar.

Di hadapan puluhan peserta, Mardiana menegaskan bahwa program P2P ini adalah instrumen strategis untuk membangun kesadaran kritis publik. Bawaslu ingin mencetak agen-agen penggerak yang mampu menjaga kemurnian dan integritas proses demokrasi di wilayahnya masing-masing.

"Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, melainkan dari seberapa besar kepedulian masyarakat untuk ikut mengawasi prosesnya. Kita ingin menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk pelanggaran," tegas Mardiana.