P2P di Maros, Mardiana Rusli Ajak Masyarakat Ambil Peran dalam Sejarah Demokrasi

Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Bawaslu terus mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P). Program ini diharapkan mampu membangun kesadaran publik sekaligus melahirkan komunitas yang berperan aktif mengawal perjalanan demokrasi Indonesia.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli mengatakan tujuan utama P2P bukan sekadar memberikan pemahaman teoritis mengenai tugas dan fungsi pengawas pemilu, tetapi juga membentuk masyarakat yang memiliki kepedulian dan keberanian untuk ikut mengawal proses demokrasi secara aktif.

“Tujuannya adalah tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran personal, frame berfikir, paham dengan kerja-kerja Bawaslu, namun berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan tahapan pemilu, baik Pemilu Nasional maupun Pemilu Lokal. Ikut mengambil peran dalam sejarah perubahan-perubahan demokrasi,” kata Mardiana dalam sambutannya saat membuka kegiatan P2P di Gedung Baruga Kantor Bupati Maros, Senin (18/5/2026).

Menurutnya, tantangan pengawasan pemilu saat ini tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga pengawas semata. Keterbatasan yang dimiliki Bawaslu membuat keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Karena pengawasan pemilu kita cukup berat. Bawaslu punya struktur yang sangat sedikit untuk mencakup area pengawasan yang sangat luas. Karena itulah sebenarnya harapan kita, persoalan-persoalan ini harus diawasi bersama,” ujar Mardiana.

Lanjut dia menuturkan, beban tanggung jawab yang diemban Bawaslu sangatlah berat sebab lembaga ini lahir dari sejarah panjang demokrasi yang penuh tantangan, terutama terkait integritas pemilu di masa lalu.

“Kalau kita lihat dari sejarah Bawaslu, lahir dari entitas keprihatinan atas sebuah persoalan produk Pemilu di masa lampau. Soal penegakan keadilan pemilu, hingga mengawal pemilu berintegritas inilah yang menjadi tanggungjawab sekaligus tantangan besar bagi Bawaslu," ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata Mardiana, perlu meningkatkan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, dan salah satu langkah strategis Bawaslu adalah melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif.

“Itulah sebabnya, melalui P2P ini diharap dapat melahirkan komunitas pengawasan yang sifatnya partisipatori tanpa memandang latar belakangnya seperti apa. Mereka adalah bagian dari Bawaslu dalam pengawasan pemilu,” jelasnya.

Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif ini diikuti oleh peserta hasil seleksi dari berbagai latar belakang, mulai dari mahasiswa, pemuda, hingga komunitas masyarakat sipil. Melalui P2P ini, Bawaslu berharap tumbuh budaya pengawasan bersama demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.