Hadir di SKK KOPRI PMII, Mardiana Rusli Ulas Jejak Panjang Perempuan NU dalam Perjuangan Demokrasi

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, hadir menjadi narasumber utama dalam kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar. Kegiatan ilmiah yang mengusung tema “Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan” ini berlangsung secara khidmat di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/06/2026).

Di hadapan puluhan kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi se-Kota Makassar, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama (NU), memiliki sejarah panjang serta kontribusi nyata yang sangat besar dalam mengawal perjalanan demokrasi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui bentukan proses panjang yang penuh dengan nilai perjuangan dan keberanian moral.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” tegas Mardiana.

Ia menguraikan fakta sejarah pada Muktamar NU tahun 1940, di mana dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil berani menyampaikan gagasan orisinil di forum resmi organisasi. Langkah revolusioner tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU, yang disusul dengan berdirinya Muslimat NU pada 29 Maret 1946 serta Fatayat NU pada tahun 1950 oleh "Tiga Serangkai" yakni Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas secara detail keterlibatan aktif struktural perempuan NU pada Pemilu 1955 yang tercatat sebagai pemilu demokratis pertama di Indonesia. Pada momentum tersebut, lima kader perempuan NU sukses terpilih menjadi anggota DPR RI, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” urai Mardiana.

Berangkat dari refleksi historis tersebut, ia mengajak seluruh kader KOPRI PMII untuk tidak ragu mengambil peran strategis di ruang publik maupun di setiap tahapan pemilu. Momentum Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dinilai sebagai ruang pembelajaran kepemimpinan, pengasahan integritas, serta pelayanan publik yang paling tepat bagi generasi muda.

Mardiana berharap agar para kader perempuan ini berani mendaftarkan diri menjadi bagian dari jajaran penyelenggara pemilu adhoc, baik di tingkat kecamatan, kelurahan, maupun desa, sebagai bentuk pengabdian nyata kepada negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” pintanya.

Ia menambahkan bahwa kualitas partisipasi generasi muda akan menjadi penentu utama masa depan demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, kader PMII dan KOPRI dituntut mampu bertransformasi menjadi agen perubahan (agent of change) yang mendorong tegaknya sistem demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas tinggi.