Bawaslu Sulsel Kawal Verifikasi Faktual 12 Partai Politik

[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="3.27.4" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"]

Makassar, Badan Pengawas Pemilu - BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan selama dua hari, Senin-Selasa (29-30/01/2018) mengawasi proses verifikasi faktual terhadap 12 partai politik peserta Pemilu 2014 oleh KPU Sulsel sebagaimana amanah putusan Mahkamah Konstitusi belum lama ini.

Dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini KPU Sulsel Membagi dua Tim masing-masing : Tim I dipimpin oleh Ketua KPU Sulsel, Iqbal Latif dan Tim II oleh anggota KPU Sulsel, Chaerul Mannan. Senin (29/01/2018) Tim I melakukan verifikasi vaktual pengurus partai tingkat provinsi ; PKB, PDIP dan PAN, sedangkan Tim II ke PBB, Hanura dan Golkar. Selasa, 30/01/2018 Tim I ke PKPI, PPP dan Demokrat, sedangkan Tim II ke Gerindra, Nasdem dan PKS.

Dalam pelaksaaan verifikasi tersebut, Bawaslu Sulsel juga membentuk dua Tim, Tim I dipimpin oleh Ketua Bawaslu H.L. Arumahi dan Tim II dipimpin oleh Fatmawati Rahim. Verifikasi faktual KPU dan Bawaslu mendatangi langsung kantor masing-masing partai politik untuk memastikan 3 hal; kepengurusan inti partai : Ketua, Sekretaris dan Bendahara, Keterwakilan 30 persen perempuan dengan mencocokkan kesesuaian KTP dan KTA dan memastikan status kantor atau sekretariat. Dalam kunjungan lapangan tersebut, Tim KPU dan Bawaslu diterima oleh pengurus partai politik sekaligus berdialog.

Ketua Bawaslu Sulsel, H.L. Arumahi di depan semua pengurus Parpol itu menjelaskan, verifikasi faktual ini wajib dilakukan oleh KPU sebelum ditetapkan sebagai Parpol peserta Pemilu 2018. Sedangkan, kehadiran Bawaslu dalam setiap verifikasi faktual untuk memastikan prosesnya apakah sesuai dengan prosedur dan subtansi yang diatur dalam PKPU. Sebab, ujung dari verifikasi faktual ini KPU akan memutuskan Parpol yang bersyarat dan tidak bersyarat sebagai peserta Pemilu 2018. Jika ada Parpol yang dinyatakan Tidak Memenuh/uploadsa mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu.

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version="4.9.2" _module_preset="default"][et_pb_column _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" type="4_4"][et_pb_gallery _builder_version="4.9.2" _module_preset="default" gallery_ids="3071,3072,3073" title_level="h6" hover_enabled="0" sticky_enabled="0" zoom_icon_color="RGBA(0,0,0,0)" hover_overlay_color="RGBA(0,0,0,0)"][/et_pb_gallery][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]