Perkuat Pokja PPKS dan Pengawasan Partisipatif Bawaslu Sulsel Jalin Sinergi dengan Pusat Study Gender UNM
|
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terus mematangkan penguatan tata kelola kelembagaan dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan pengawas pemilu serta memperluas jejaring pengawasan partisipatif di kalangan akademisi dengan menjajaki kerja sama kelembagaan.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui audiensi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) serta Pusat Studi Gender, Anak dan Kependudukan (PPGAK) Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (16/11/2026).
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menjelaskan bahwa Pokja PPKS ini merupakan tindak lanjut dari mandat Bawaslu RI dan agar pelaksanaannya di semua tingkatan memiliki perangkat pendukung serta menjalin asistensi bersama stakeholder di daerah.
"Hal ini terkait dengan tim Pokja PPKS di lingkup Bawaslu, ada arahan dari RI untuk asistensi dengan stakeholder. Kami mencari kampus yang ada pusat studi gender dan konsen pada isu perempuan. Kami ingin melakukan kerja sama kelembagaan," ujarnya.
Selain aspek pencegahan kekerasan seksual, Mardiana menekankan bahwa kemitraan dengan perguruan tinggi merupakan salah satu langkah strategis Bawaslu Sulsel dalam menggerakkan pengawasan partisipatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Tahun ini kita banyak kerja sama dengan kampus. Kemarin, kami kerja sama dengan UMI untuk pelatihan relawan penegakan hukum Pemilu. Kampus menjadi mitra strategis. Kedepan, kita upayakan dapan menjalin kerjasama strategis dengan UNM. Harapannya, mahasiswa banyak terlibat dalam pengawasan partisipatif," tuturnya.
Merespons kunjungan tersebut, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UNM Prof. Oslam Jumadi yang hadir bersama Sekretaris LP2M Prof. Amirullah, Kepala Pusat Studi Gender dan Anggota Satgas TPKS Nur Fadhilah Umar menyambut baik peluang kolaborasi ini.
"Nomenklaturnya, terkait dengan bidang yang menyentuh isu mainstream yakni gender, kependudukan, dan wanita. Beberapa hal jadi fokus UNM, juga ada konseling atau satgas kekerasan seksual. Kami merespon kemungkinan ke depan untuk kerja sama. Kami mengikut saja sesuai prosedur Bawaslu secara nasional," jelasnya.
Sementara, Kepala LP2M UNM Prof. Oslam Jumadi yang mengusulkan agar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sekaligus sosialisasi awal dapat dikemas dalam sebuah forum besar yang melibatkan mahasiswa.
"Mungkin bisa langsung MoU di ballroom untuk menghadirkan mahasiswa. Sekaligus sosialisasi awal dan penandatanganan MoU," ungkapnya.
Momentum puncak kolaborasi ini direncanakan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan Seksual pada Rabu, 25 November 2026 mendatang.
Penulis : M. Rijal R
Editor : Satria Sakti
Fotografer : Fadriansyah