Bawaslu Sulsel Tekankan Zona ‘Zero Tolerance’ Kekerasan Seksual di Semua Tingkatan
|
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmen penuh dalam menghadirkan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Komitmen tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, dalam agenda Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Ruang Sidang Nur Mutmainnah, Kantor Bawaslu Sulsel, Kamis (29/10/2026).
Dalam arahannya, Mardiana menekankan bahwa penanganan isu kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu merupakan agenda krusial yang tidak bisa ditawar. Bawaslu Sulsel secara tegas menerapkan prinsip zero tolerance terhadap setiap potensi maupun tindakan kekerasan seksual yang dapat mencederai martabat lembaga.
"Langkah ini adalah bentuk komitmen nyata kita terhadap pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) PPKS berkaitan dengan situasi sesungguhnya, yaitu bagaimana menciptakan ruang aman di tubuh Bawaslu, baik secara struktural di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," tegas Mardiana di hadapan jajaran pimpinan dan sekretariat.
Menurut Mardiana, ruang aman yang dimaksud bukan sebatas terbebasnya lingkungan kerja dari tindakan kekerasan seksual secara fisik semata. Lebih dari itu, konsep ruang aman juga mencakup dorongan reinklusivitas melalui pemenuhan fasilitas penunjang, seperti penyediaan ruang laktasi yang memadai bagi ibu dan anak.
Langkah responsif ini disebutnya sebagai tindak lanjut atas mandat nasional yang lahir dari koordinasi Bawaslu RI bersama Komnas Perempuan. Pertemuan strategis tersebut menyoroti tingginya potensi relasi kuasa di lingkungan pemerintahan dan lembaga penyelenggara pemilu yang rawan memicu terjadinya tindak kekerasan seksual.
"Lalu kenapa hal ini menjadi penting di Bawaslu RI dan jajarannya? Karena ini adalah mandat hasil pertemuan dengan Komnas Perempuan beberapa waktu lalu terkait dengan tingginya situasi relasi kuasa dalam lingkup pemerintahan, baik lembaga-lembaga maupun lembaga pemerintahan, termasuk di lembaga penyelenggara pemilu," ungkap Mardiana.
Ia menggarisbawahi bahwa fokus utama dari agenda nasional ini terletak pada aspek penguatan pencegahan. Tindakan preventif harus diutamakan agar potensi pelanggaran dapat diantisipasi sedini mungkin sebelum terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.
"Intinya, apa yang menjadi agenda nasional ini adalah lebih pada penguatan pencegahan. Dicegah sebelum terjadi peristiwa. Walau kita bicara relasi kedekatan antarstaf satu sama lain boleh dianggap kekerabatan, tetapi akan ada batasan-batasan tertentu yang harus kita sepakati bersama sehingga itu tidak dikategorikan sebagai kekerasan seksual, body shaming, atau hal-hal yang mengarah pada tindakan pelecehan," tambahnya.
Selain upaya pencegahan, Bawaslu Sulsel juga memastikan bahwa rasa aman dalam lingkungan kerja dijaga melalui mekanisme penanganan yang berperspektif korban. Ketika suatu peristiwa terjadi, pemulihan dan perlindungan bagi pihak yang terdampak menjadi prioritas utama penanganan.
"Serta penerapan zona zero tolerance, artinya bahwa kebijakan yang tidak bisa ditawarkan, harus dilaksanakan. Bahwa tidak ada latar belakang yang kemudian harus menggugurkan kewajiban kita ini," ujar Mardiana saat menjelaskan penerapan standar operasional di tingkat daerah.
Mardiana juga menekankan pentingnya ketersediaan saluran aduan internal yang aman dan terjamin kerahasiaannya agar pengambilan keputusan dilakukan dengan matang tanpa terburu-buru. Ia meminta agar penanganan dilakukan secara internal dengan verifikasi informasi yang kuat untuk mencegah munculnya narasi negatif di luar.
Ruang lingkup penerapan kebijakan PPKS ini dipastikan berlaku menyeluruh dari pimpinan provinsi, sekretariat, Bawaslu kabupaten/kota, hingga tingkat pengawas pemilu ad hoc. Bahkan saat rekrutmen berlangsung, Bawaslu mewajibkan adanya syarat formalitas berupa komitmen tertulis untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seksual.
Di sela penjelasannya, Mardiana turut memberikan apresiasi khusus kepada daerah yang telah menginisiasi pembentukan Pokja PPKS sejak jauh hari. "Satu daerah yang sudah progress sejak 2023 itu dilakukan oleh Bawaslu Enrekang. Terima kasih atas inisiasinya," ucapnya mengapresiasi.
Di akhir arahannya, Mardiana menegaskan bahwa seluruh jajaran wajib menjalankan tata cara pelaporan, penguatan kelembagaan, dan kampanye internal PPKS ini secara konsisten. "Aspek kerahasiaan dan kehati-hatian menjadi poin utama dalam proses penanganan kekerasan seksual ini," pungkasnya.
Penulis : Satria Sakti
Foto : Fadriansyah
Editor : M. Chaidir Pratama