Bawaslu Sulsel Terima Audiens BEM UMI FH, Bahas Pelatihan Paralegal Pemilu
|
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menerima audiens Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (BEM UMI) Fakultas Hukum dalam rangka persiapan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) dan Pelatihan Paralegal Penegakan Hukum Pemilihan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sulsel, Selasa (27/01/2026).
Audiens tersebut membahas penguatan peran mahasiswa, khususnya paralegal pemilu, dalam mendukung pengawasan partisipatif serta penegakan hukum pemilihan.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menyampaikan bahwa paralegal memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi.
Paralegal diharapkan mampu melakukan sosialisasi hukum pemilihan, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BEM UMI Fakultas Hukum Andi Riskullah Annang Nirwan menegaskan bahwa pelaksanaan LDK dan Pelatihan Paralegal Penegakan Hukum Pemilihan merupakan bentuk komitmen mahasiswa untuk turut serta menjaga kualitas demokrasi.
Menurutnya, mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan pengawasan partisipatif masyarakat.
“Mahasiswa hukum harus hadir di tengah masyarakat sebagai pengawal demokrasi melalui edukasi hukum dan pengawasan partisipatif,” katanya.
Kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan Bawaslu dalam mendorong pencegahan pelanggaran Pemilihan, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan serta meningkatkan kualitas penegakan hukum pemilihan yang berkeadilan dan berintegritas
Bawaslu Sulsel berharap sinergi dengan civitas akademika, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum UMI, dapat terus diperkuat sebagai upaya bersama dalam mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis di Sulawesi Selatan.
