Ketua Bawaslu Sulsel: Kalau Politik itu Budaya, Maka Bertentangan Dengan Agama!!
|
Keterangan Gambar: Ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi menghadiri diskusi publik Media TARGET bertemakan "Money Politik Itu Tidak Asyik", di warkop Bagas, Jl. Jend. Sudirman, Kabupaten Maros, Sabtu (15/10/2022).
Maros, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Kalau money politik dianggap budaya, maka itu tentunya bertentangan dengan agama. Makanya, segala bentuk money politik tidak boleh ditolerir.
Hal itu diungkapkan ketua Bawaslu Sulsel, HL Arumahi pada diskusi publik Media TARGET bertemakan "Money Politik Itu Tidak Asyik", di warkop Bagas, jalan Jend. Sudirman, Kabupaten Maros, Sabtu (15/10/2022).
Ia mengatakan bahwa terdapat perbedaan norma yang mengatur terkait praktek money politik pada perhelatan pemilihan (Pilkada), Pemilu dan Pilkades. Hal itu menjadi tantangan dalam penanganan pelanggaran money politik dari ketiga kontestasi tersebut.
"Kalau bicara money politik di pemilihan, pemilu dan Pilkades normanya berbeda. Untuk norma larangan dan ancaman, jauh lebih berat di pilkada, ketimbang pemilu. Sementara pilkades tidak ada norma yang melarang politik uang. Di perbub ada larangan. Tapi tidak ada norma yang mengatur bagaimana menindak lanjuti jika ditemukan politik uang," ujar Doktoral Hukum ini.
Tantangan itu kata dia, bukan menjadi batu sandungan bagi Bawaslu untuk menolak praktek money politik di desa. Bawaslu Sulsel sendiri, banyak mengambil langkah pencegahan dalam praktek money politik.
"Tapi bukan berarti kami tidak peduli dengan Pilkades. Kami ketika tidak ada tahapan kami kampanye anti politik uang. Kami masuk ke desa-desa, membentuk desa Anti politik uang. Saat ini di Maros, ada 3 desa yang aktif menjadi desa Anti politik uang, padahal anggaran minim," lanjut Arumahi.
"Sejumlah desa yang kami bina di Sulsel. Alhamdulillah, saat pemilihan sudah sangat berkurang praktek politik uang. Yang menang bahkan tanpa politik uang. Kalau kalah, kalah tipis," tutup Arumahi.
Sementara itu, politisi Sulsel Wawan Mattaliu mengatakan praktek politik uang bisa bisa dicegah, jika Bawaslu diberikan wewenang yang maksimal.
"Proses demokrasi bisa berintegritas jika pengawasan yang dilakukan Bawaslu berjalan maksimal. Bawaslu harus menjadi lembaga superbodi. Untuk kesanggupan melakukan kontroling terhadap proses demokrasi kita itu ada," tukas mantan legislator Sulsel ini.
Ia melanjutkan, satu-satunya cara melawan money politik yaitu kelas menengah harus mengambil peran. Karena distribusi money Politik banyak dilakukan oleh kelas menengah.
/uploadsSenada, Legislator Maros, Haeriah Rahman mengungkapkan bahwa money politik itu bukan satu-satunya instrumen untuk terpilih oleh rakyat menjadi anggota DPRD, tapi yang paling menentukan adalah investasi sosial.
"Saya sangat sepakat money politik itu tidak asyik, saya juga sepakat money politi yang itu haram. Menjadi DPRD itu tidak harus dengan menggunakan uang, tapi bisa dimaksimalkan dengan investasi sosial," tutup Haeriah.
