Lolly: Soal Hak Pilih Warga, Bawaslu ga Boleh Kendor!

Keterangan Gambar: Anggota Bawaslu Lolly Suhenty saat memberikan arahan pada Fasilitasi Pembinaan Penyusunan Hasil Pengawasan Tahapan Pemilu, di Makassar, Jumat (18/11/2022)

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Republik Indonesia Lolly Suhenty menegaskan Bawaslu punya tanggungjawab besar untuk memastikan data pemilih 2024 merupakan data yang benar-benar akurat. Hal itu semata untuk menjaga hak pilih warga negara dan juga kualitas hasil pemilu 2024.

"Kita nggak boleh kendor. Ini pekerjaan serius. Delapan bulan proses mutarlih dilakukan tentu akan menguras stamina, energi bahkan emosi yang banyak. Soal hak pilih warga negara, kita ga boleh main-main," tegas Lolly Suhenti saat membuka Fasilitasi Pembinaan Penyusunan Hasil Pengawasan Tahapan Pemilu di Hotel The Rinra Makassar, Jumat (18/11/2022).

Karena itu, Ia mengungkapkan ingin memastikan seluruh Bawaslu Kabupaten dan kota mendapatkan informasi terbaru dan tercepat berkenaan dengan tahapan yang tengah berjalan selama 3 hari kegiatan ini dilaksanakan.

"Setelahnya mari kita susun strategi untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih. Apalagi, kita sama-sama tahu sekarang sudah lahir UU terkait perlindungan data pribadi. Sehingga akses data yang akan kita dapatkan dari KPU akan sangat terbatas," ungkap mantan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini.

Meski begitu, Lolly meyakinkan bahwa Bawaslu RI sudah menyiapkan strategi utama terkait pemutakhiran data pemilih. "Untuk menghadapi situasi tersebut, Bawaslu harus adaptif terhadap situasi. Data yang sifatnya digital itu, tentu harus kita ikuti dengan pengawasan yang digital juga. Bersyukurlah kita memiliki SDM yang teruji, progresif dan adaptif terhadap situasi yang cepat berubah ini," ucap Lolly.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi mengungkapkan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembinaan Penyusunan Hasil Pengawasan Tahapan Pemilu salah satunya adalah untuk mengukur capaian kinerja jajaran di 24 kabupaten dan kota. Ia mengungkapkan, laporan hasil pengawasan tersebut, rencananya akan dibukukan agar bisa menjadi bahan bacaan yang bisa dinikmati dan diakses juga oleh masyarakat luas. Dalam laporan itu juga, Amrayadi menyebutkan, akan merangkum seluruh aktivitas dan program pencegahan serta pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulsel.

"Bagaimana kerja-kerja pencegahan kita berjalan, bagaimana penguatan dan pengembangan jaringan yang melibatkan masyarakat seperti pendidikan kader pengawas partisipatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta aktivitas pilkades dari tiap-tiap desa yang telah mengembangkan gerakan desa sadar pengawasan, tolak ukur capaian dari semua program itu akan tercatat dalam laporan hasil kita nantinya," papar Amrayadi.

Amrayadi juga mengingatkan terkait tahapan pemilu dalam waktu dekat yakni pemutakhiran daftar pemilih.

Ia mengatakan, seluruh catatan dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait daftar pemilih berkelanjutan (DPB) yang ada di tiap kabupaten dan kota akan menjadi fokus Bawaslu dalam proses pencocokan dan penelitian (coklit) pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU nantinya.

"Artinya bahwa apa yang telah kita hasilkan dalam/uploadsenjadi bahan bagi kita (Bawaslu), untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang tidak lama lagi akan memasuki tahapan coklit," papar Ketua KPU Soppeng periode 2018 ini.

Saat ini, kata Amrayadi, dari total DPB yang dikeluarkan oleh KPU Sulsel, sekitar 40 persen didominasi oleh generasi X, atau calon pemilih dan pemilih pemula. "Data itu menunjukkan bahwa masih banyak yang bisa kita lakukan untuk mendorong partisipasi 40 persen pemilih pemula itu," tamnbahnya.