Pemantauan Kerawanan Jelang Pilkada, Komnas HAM Kunjungi Bawaslu Sulsel 

Keterangan Gambar: Komisioner Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, menyatakan bahwa pihaknya saat ini melakukan pemantauan jelang Pilkada, Kamis (5/9).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Komisioner Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, menyatakan bahwa pihaknya saat ini melakukan pemantauan jelang Pilkada. Meskipun tahapan saat ini berjalan dengan baik, terdapat potensi gejolak, seperti demonstrasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bawaslu juga harus bertanggung jawab terhadap bagaimana menjaga demokrasi, terutama terkait indeks demokrasi tahun ini, apakah akan turun atau naik," kata Saurlin P. Siagian saat memberikan arahan di kantor Bawaslu Sulsel, Kamis (6/9/2024).

Saurlin menjelaskan bahwa meskipun Pilgub dan Pileg sebelumnya telah berlangsung, Pilkada serentak kali ini adalah yang pertama diadakan di Indonesia. 

"Mungkin dinamikanya jauh lebih intens pada Pilkada ini karena melibatkan relasi sosial politik, budaya, dan kekerabatan," ujarnya.

Oleh karena itu, Komnas HAM selalu membentuk tim pemilu dan melakukan pemantauan situasi Pilkada. 

"Jadi, kami akan mengadakan pertemuan di berbagai daerah dengan berbagai pihak. Apa yang terjadi di Makassar sering dibicarakan secara nasional karena politik biasanya dikawal oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan pribadi," tambahnya.

Komnas HAM juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap tingkat kerawanan di Sulsel. Oleh karena itu, hukum dan pengawasan harus dijalankan dengan baik untuk memperbaiki citra Sulsel.

"Kami berkoordinasi dengan Bawaslu untuk memastikan pemilihan berjalan lancar dan mengurangi tingkat kerawanan. Salah satu hal yang perlu perhatian khusus adalah hak pilih bagi tahanan. Kami perlu memastikan bahwa tahanan dan pasien di rumah sakit di seluruh Sulsel dapat menyalurkan hak pilihnya," jelas Saurlin.

Saurlin juga menambahkan bahwa kelompok masyarakat adat harus mendapatkan perhatian. "Karena problematikanya bervariasi, diperlukan energi dan sumber daya khusus, terutama di kabupaten-kabupaten yang jauh dari perkotaan," tuturnya.

"Selain itu, Bawaslu harus memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat menyalurkan hak pilih mereka, dengan ketersediaan alat peraga dan aksesibilitas yang memadai agar mereka bisa berpartisipasi dalam pemilihan," pungkasnya.

Anggota Bawaslu Sulawesi Selatan, Saiful Jihad, menegaskan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mengantisipasi potensi kerawanan dalam pemilu. Menurutnya, meskipun netralitas ASN tinggi, beberapa aspek masih menjadi perhatian khusus dalam pemilu ini.

Saiful Jihad menjelaskan bahwa Bawaslu Sulsel telah mengambil langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik rawan di daerah-daerah.

"Ada beberapa kabupaten yang saat ini menjadi perhatian khusus karena potensi masalah yang mungkin muncul, seperti netralias ASN yang saat ini sudah lebih 100 dan terbanyak di Kabupaten Pinrang, 29 kasus," kata Saiful Jihad.

Saiful juga menyebutkan bahwa sejauh ini, tidak ada kekacauan di Susel setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Kami memastikan keamanan di Sulsel terjamin dengan baik. Sulsel berada di urutan kedua setelah Papua Pegunungan dalam hal pemilihan ulang (Pileg kemarin)," tambahnya.

Bawaslu Sulsel berkomitmen untuk memastikan tidak /uploadsi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seperti Pileg Sulsel persentase kedua yang melakukan pemilihan ulang, setelah Papua pegunungan.

Kami memastikan suara di TPS itu tidak ada suara yang hilang./uploadslang dianggap tidak sah, ada yang memilih tidak benar, kami rekomendasikan PSU," jelasnya