Perkuat Transparansi Digital, Bawaslu Sulsel Rampungkan Exit Meeting Evaluasi Kinerja Sistem Informasi Bersama BPK RI

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan resmi menyelesaikan rangkaian pelaksanaan Exit Meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu Tahun 2025 dan Semester I Tahun 2026 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Kerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (2/10/2026), dan ikuti secara daring jajaran Bawaslu kabupaten/kota.

Pelaksanaan exit meeting ini menandai berakhirnya masa audit dan evaluasi terinci yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa BPK RI selama 10 hari di wilayah Sulawesi Selatan. Agenda ini menjadi sarana krusial untuk menyampaikan poin-poin hasil peninjauan terkait tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pemeriksaan kinerja tersebut menyasar seluruh struktur Bawaslu di Sulawesi Selatan mulai dari tingkat provinsi hingga 24 Bawaslu Kabupaten/Kota. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa seluruh sarana digital pengawasan berjalan optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Awaluddin Mustafa, menyambut baik seluruh catatan, arahan, serta masukan yang disampaikan oleh Tim BPK RI selama proses evaluasi berlangsung. Menurutnya, audit kinerja TIK ini merupakan momentum berharga untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga.

Awaluddin menegaskan bahwa kehadiran BPK RI memberikan sudut pandang objektif mengenai sejauh mana efektivitas infrastruktur, aplikasi, dan sumber daya manusia dalam mengelola data pengawasan pemilu di daerah.

"Melalui monev kinerja pengelolaan sistem informasi kami berharap melahirkan rekomendasi atau perbaikan pada sistem pengelolaan informasi atau sarana dan prasarana pada saat memasuki masa tahapan yang akan datang sehingga dapat memaksimalkan kerja-kerja jajaran sekretariat di Bawaslu Sulawesi Selatan," ujar Awaluddin usai pertemuan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan sistem informasi yang andal dan terintegrasi sangat menentukan kualitas pengawasan pemilu maupun pemilihan di era modern yang makin berbasis digital.

Oleh karena itu, penyempurnaan sarana dan prasarana TIK menjadi prioritas sekretariat Bawaslu Sulsel untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan di lapangan.

"Evaluasi ini tidak kami pandang sebagai beban, melainkan sebagai pemicu untuk melakukan pembenahan secara berkelanjutan. Hasil dari pemeriksaan ini akan menjadi panduan bagi kami dalam memitigasi kendala teknis sejak dini," lanjut Awaluddin.

Awaluddin juga menambahkan bahwa keandalan sistem pengawasan digital tidak hanya bergantung pada keanggihan perangkat lunak, tetapi juga pada kesiapan SDM dan infrastruktur di daerah serta kepatuhan terhadap standar keamanan data.

"Kami di jajaran sekretariat berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK RI, terutama dalam hal penguatan kapasitas SDM pengelola TIK serta penataan tata kelola keamanan data pribadi maupun data pengawasan agar makin akuntabel," tegasnya.

Selama masa pemeriksaan, Tim BPK RI melakukan peninjauan mendalam terhadap berbagai aspek pengelolaan TIK. Fokus pemeriksaan mencakup perencanaan pengadaan, ketersediaan jaringan, keaslian data, hingga keandalan aplikasi pendukung seperti sistem penanganan pelanggaran dan sengketa proses pemilu.

Selain itu, BPK RI juga mengevaluasi praktik pengamanan data pribadi serta mitigasi risiko terhadap potensi gangguan atau peretasan jaringan di seluruh satker Bawaslu se-Sulsel.

Seluruh jajaran Sekretariat, termasuk pengelola TIK Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan turut berpartisipasi aktif dalam menyuplai data dan kuesioner yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Melalui exit meeting ini, Bawaslu Sulsel optimistis kualitas pengelolaan sistem informasi pengawasan pemilu, akan makin solid, aman, dan siap menghadapi tantangan pada tahapan-tahapan pemilu  mendatang.

Hasil akhir evaluasi BPK RI ini diharapkan menjadi pijakan utama Bawaslu RI dan Bawaslu Sulsel dalam merumuskan kebijakan TIK yang lebih adaptif, efisien, serta berstandar tinggi di masa depan.