Saiful Jihad Urai Keterlibatan Masyarakat Menguatkan Demokrasi
|
Belopa, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Mencapai pemilu yang berintegritas tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Tapi penting pula melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses pemilu.
Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Humas Saiful Jihad menjelaskan hal tersebut dalam Dialog Publik Tematik Bawaslu Luwu, bertema "Membedah Tahapan Pemilu 2024".
Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan organisasi kepemudaan, organisasi wanita di Kabupaten Luwu. Selain Anggota Bawaslu Sulsel hadir pula sebagai pemateri Anggota KPU Luwu Abdulla Sappe untuk menjelaskan tahapan dan Pemilu 2024 dan berbagai hambatan ke depannya di masa mendatang.
Memasuki masa tahapan Bawaslu fokus melakukan upaya-upaya pencegahan. Salah satu dengan melakukam sosialisasi kepada masyarakat dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak atau stakeholder.
Pilkada pada 2018 dan Pemilu 2019 memberi pengalaman berharga. Namun menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024, juga memiliki dinamika yang berbeda. Termasuk dalam regulasi terdapat dua UU yang digunakan. Hal yang paling mencolok adalah tentang money politic yang berbeda di kedua UU tersebut.
Pada Pemilu 2019 Saiful Jihad mengungkapkan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang terbanyak dalam memproses aduan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Baginya hal ini juteru memperlihatkan peran dari masyarkat yang melaporkan kepada Bawaslu ASN yang melakukan pelanggaran.
/uploadsUntuk itu Saiful Jihad mengharapkan agar kiranya KPU dan Bawaslu menguatkan peran mitra seperti Ormas untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan membuka ruang-ruang dialog di tengah masyarakat untuk menguatkan demokrasi.
"Perlu ada kerjasama semua pihak untuk membuka ruang-ruang dialog terkait pemilu yang akan kita hadapi untuk lebih menguatkan demokrasi," ungkap Saiful Jihad.(Humas Bawaslu Luwu)
