Sarasehan Demokrasi dan KBB di Makassar, Ketua Bawaslu Sulsel Dorong Penguatan Regulasi Pencalonan

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, menyoroti pentingnya penguatan regulasi pencalonan untuk meningkatkan kualitas calon pemimpin, termasuk dengan mempertimbangkan rekam jejak dan komitmen kandidat terhadap isu-isu strategis. Hal tersebut mengemuka dalam sarasehan Demokrasi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang diselenggarakan Forum Demokrasi (Fordem) Jaringan Gusdurian di Makassar.

Mardiana menegaskan, penguatan regulasi perlu didorong dalam proses harmonisasi maupun kodifikasi undang-undang ke depan. Menurutnya, penilaian terhadap calon pemimpin tidak semestinya hanya berfokus pada catatan tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai aspek yang mencerminkan kualitas dan komitmen kandidat.

“Harus ya. Jadi undang-undang dalam harmonisasi atau apa kodifikasi undang-undang yang baru, ini harus didorong penguatannya ke depan,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan, isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanda kualitas dan komitmen calon perlu mendapat perhatian dalam penyusunan regulasi pemilihan mendatang.

“Utamanya isu-isu strategis yang berkaitan dengan penanda kualitas dan komitmen dari para kandidat harus dimasukkan dalam regulasi pemilihan ke depannya. Tidak hanya tindak pidana aja,” tegasnya.

Pandangan tersebut mendapat penegasan dari Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia, Alissa Wahid. Ia menekankan bahwa isu-isu strategis yang dapat menjadi tolok ukur kualitas dan komitmen kandidat semestinya turut diakomodasi dalam regulasi pemilihan.

“Terima kasih. Jadi isu-isu strategis yang harusnya menjadi penanda kualitas dan komitmen dari para kandidat itu harusnya dimasukkan dalam regulasi. Sehingga tidak hanya tindak pidana aja,” ujar Alissa Wahid.

Penegasan tersebut menyoroti pentingnya melihat kualitas calon pemimpin secara lebih komprehensif. Rekam jejak kandidat tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga dapat mencakup sikap dan komitmen terhadap isu lingkungan, keberagaman, serta penghormatan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Dalam konteks demokrasi, isu keberagaman menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, terutama dalam memastikan bahwa kepemimpinan mampu menghormati hak-hak masyarakat di tengah perbedaan latar belakang, keyakinan, dan pandangan.

Sarasehan ini menjadi ruang dialog bagi berbagai elemen masyarakat untuk membahas tantangan demokrasi dan penguatan nilai-nilai keberagaman. Melalui forum tersebut, diskusi mengenai regulasi pencalonan diharapkan dapat memperluas perhatian terhadap rekam jejak, kualitas, dan komitmen calon pemimpin dalam proses pemilihan.

Dengan demikian, pembahasan mengenai penguatan regulasi tidak hanya berfokus pada persyaratan formal pencalonan, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai demokrasi, penghormatan terhadap keberagaman, dan kepentingan publik dapat menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan regulasi pemilihan ke depan.