Sosialisasi Netralitas ASN, TNI-Polri, Arumahi: Jangan Hanya Disimpan Di Laci

Keterangan Gambar: Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan HL Arumahi menyampaikan sambutan pada kegiatan Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri di Kota Makassar, Selasa (9/8/2022).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi mengungkapkan ada dua cara yang dilakukan Bawaslu dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). Pertama dengan melakukan pertemuan tatap muka dengan pembicara kompeten dan punya posisi tawar di lembaganya masing-masing.

"Dan kedua, kami menyurati setiap lembaga yang berpotensi melanggar aturan main. Tentu dengan harapan surat itu tidak berakhir di dalam laci, tapi diteruskan agar jajaran mendapat informasi yang cukup terkait pemilu dan pilkada," kata Ketua Bawaslu Sulsel HL Arumahi saat membuka sosialisasi pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri di kota Makassar, Selasa (9/8/2022).

Arumahi mengatakan Bawaslu Sulsel melalui sejumlah program juga terus mengkampanyekan antipolitik uang.

"Melalui program desa sadar pengawasan yang ada di hampir seluruh kabupaten dan kota, kami membangun diskusi warga. Alhamdulillah di beberapa desa, ketika pilkades, banyak tokoh yang tidak bermain uang, itu justru yang terpilih. Artinya, kesadaran masyarakat kita relatif sudah terbangun," ungkapnya.

Begitupula program yang menyasar calon pemilih pemula. Bersama Dinas Pendidikan, Bawaslu mengajak pelajar untuk mempersiapkan mereka sebagai pemiilih muda yang cerdas, berintegritas lewat program kampanye antipolitik uang.

Selanjutnya, Arumahi juga menyampaikan harapannya agar kewajiban untuk terkait penyampaian informasi terkait netralitas ASN tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu.

"Kegiatan ini kami harapkan menjadi pemicu bagi lembaga lain untuk bisa melakukan kegiatan serupa. Dari tiga tugas Bawaslu, pencegahan pengawasan dan penindakan, kami juga berkepentingan supaya instansi-instansi ASN, TNI dan POLRI bisa melaksanakan sosialisasi serupa," harapnya.

Dengan begitu, kita berhadap, Sulsel bisa jadi barometer untuk tingkat kesadaran netralitas ASN bagi masyarakat kita.

Hadir pada sosialisasi tersebut, Pamen Ahli Bidang Hukum dan Humaniter Pangdam XIV/Hasanuddin Kolonel (ARM) Airlangga, Kabid Propam Polda Sulsel Kombespol H Agung Adi Koerniawan, Asisten I Bidang Pemerintahan Dr H Andi Aslam Patonangi, perwakilan Lanud Sultan Hasanuddin, Lantamal VI dan SKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Hadir pula sebagai pengarah dan moderator diskusi Anggota KPU Sulsel Periode 2008-2012 Mardiana Rusli.

Editor: M Chaidir Pratama

Foto: Rais