Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sulsel dan FSH UIN Alauddin Matangkan Kolaborasi Siyasah Democracy Forum

audiensi

Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Abdul Malik,  bersama Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi, Alamsyah, serta jajaran sekretariat Bawaslu Sulsel. Disambut hangat Dekan FSH UIN Alauddin, Prof. Abdurrauf Muhammad Amin, beserta Wakil Dekan dan para Ketua Program Studi.

Gowa, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terus memperluas sinergi strategis dengan perguruan tinggi dalam memperkuat penegakan hukum pemilu, melalui audiensi dan kunjungan kerja Pimpinan Bawaslu Sulsel ke Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Kampus II Samata, Gowa, Senin (16/11/2026).

Kunjungan kerja ini dipimpin Anggota Bawaslu Sulsel Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Abdul Malik,  bersama Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi, Alamsyah, serta jajaran sekretariat Bawaslu Sulsel. Disambut hangat Dekan FSH UIN Alauddin, Prof. Abdurrauf Muhammad Amin, beserta Wakil Dekan dan para Ketua Program Studi.

Pertemuan ini secara khusus mematangkan rencana kolaborasi penyelenggaraan forum ilmiah bertajuk Siyasah Democracy Forum: Law and Election Enforcement yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 mendatang. Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialektika antara praktisi penyelenggara pemilu dan akademisi untuk membedah dinamika keadilan pemilu

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Abdul Malik, menyampaikan, kompleksitas tantangan kepemiluan membutuhkan keterlibatan aktif kalangan akademisi. Menurutnya, kajian hukum positif ketatanegaraan perlu disandingkan dengan perspektif nilai-nilai etika politik Islam atau siyasah syar'iyyah yang menjadi kekuatan keilmuan di FSH UIN Alauddin.

"Kami menggagas Siyasah Democracy Forum dengan tema Law and Election Enforcement untuk mempertemukan perspektif praktis di lapangan dengan kajian akademis yang mendalam. Efektivitas penegakan hukum pemilu tidak bisa hanya bertumpu pada lembaga pengawas, tetapi membutuhkan daya kritis dan rekomendasi dari kampus," ujar Abdul Malik dalam pertemuan tersebut.

Alumni UIN Alauddin ini juga mengungkapkan rencana Bawaslu Sulsel untuk menghadirkan Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam forum tersebut, dengan harapan dapat memperkaya diskursus nasional mengenai penguatan pengawasan pemilu.

Sementara itu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah, menegaskan bahwa rencana kegiatan ini merupakan tindak lanjut konkret dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang telah dijalin antara Bawaslu Sulsel dan UIN Alauddin Makassar pada awal tahun.

Menurut Alamsyah, ikatan kelembagaan maupun kultural yang kuat antara Bawaslu Sulsel dan keluarga besar UIN Alauddin menjadi modal penting dalam menyukseskan agenda pengawasan partisipatif. Ia juga membuka ruang seluas-luasnya bagi civitas akademika FSH untuk memanfaatkan data kepemiluan Bawaslu Sulsel sebagai bahan riset dan kajian ilmiah.

"Secara administratif payung MoU sudah berjalan dan bahkan sempat disaksikan langsung oleh Komisi II DPR RI. Melalui forum di Fakultas Syariah dan Hukum ini, kita dorong implementasi nyata di tingkat fakultas, sekaligus membuka akses data pencegahan dan penanganan pelanggaran bagi mahasiswa maupun dosen yang ingin melakukan penelitian," jelas Alamsyah.

Menanggapi gagasan tersebut, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Abdurrauf Muhammad Amin, menyambut antusias inisiatif kolaborasi dari Bawaslu Sulsel. Ia menegaskan kesiapan penuh pihak fakultas untuk mendukung teknis pelaksanaan Siyasah Democracy Forum.

Abdurrauf memaparkan bahwa FSH UIN Alauddin memiliki sumber daya akademik yang mumpuni untuk menjadi mitra strategis Bawaslu, mulai dari enam program studi yang empat di antaranya telah terakreditasi Unggul, hingga dukungan 31 guru besar di lingkungan fakultas.

"Kami merasa senang dan bangga atas kunjungan kerja Bawaslu Sulsel. Fakultas Syariah dan Hukum siap bersinergi menyukseskan Siyasah Democracy Forum demi penguatan sistem demokrasi dan kepemiluan di Indonesia," tutup Prof. Abdurrauf.

Pertemuan ditutup dengan pembahasan teknis mengenai kesiapan tempat pelaksanaan di lingkungan kampus UIN Alauddin Makassar, susunan narasumber dari unsur pakar hukum tata negara dan praktisi kepemiluan, serta penyesuaian jadwal pelaksanaan pada minggu kedua Desember 2026.

1

 

Penulis : Satria Sakti
Foto : M. Chaidir Pratama

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle