Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sulsel Dorong Kader KOPRI PMII Ambil Peran dalam Penyelenggaraan Pemilu

kopri

Foto bersama Anggota Bawaslu Sulsel usai kunjungan diskusi dan dialog Pengurus KOPRI PMII Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Cabang Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan Sekolah Islam Gender (SIG) di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Jumat (13/11).

MAKASSAR, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, mendorong kader Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) untuk mempersiapkan diri mengambil peran dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten/kota hingga badan adhoc.

Hal tersebut disampaikan Mardiana saat menerima kunjungan diskusi dan dialog Pengurus KOPRI PMII Komisariat Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Cabang Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan Sekolah Islam Gender (SIG) di Kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Jumat (13/11).

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang politik dan kelembagaan penyelenggara pemilu masih menjadi isu penting yang perlu terus didorong melalui penguatan kapasitas dan kaderisasi.

Menurutnya, KOPRI memiliki peluang untuk mempersiapkan kader perempuan agar dapat mengambil bagian dalam berbagai ruang pengambilan keputusan, termasuk menjadi penyelenggara pemilu.

"Kenapa kami menerima kunjungan seperti ini, karena adik-adik sekalian merupakan cikal bakal penyelenggara pemilu," ujar Mardiana.

Ia menjelaskan, tahapan Pemilu 2029 menjadi momentum bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi berbagai peluang keterlibatan dalam penyelenggaraan pemilu.

Mardiana juga menyoroti pentingnya keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu, baik di tingkat KPU maupun Bawaslu, termasuk pada jajaran penyelenggara adhoc.

Ia berharap kader KOPRI tidak hanya menjadi bagian dari kelompok yang mengawal demokrasi, tetapi juga memiliki kesiapan dan kapasitas untuk terlibat langsung sebagai penyelenggara.

"Perempuan harus bisa menjadi penyeimbang dan tampil di ruang-ruang publik, bukan berarti mengabaikan kapasitas laki-laki yang sudah mumpuni, tetapi bagaimana perempuan juga memiliki kesempatan dan kesiapan untuk mengambil peran," jelasnya.

Mardiana turut mengingatkan pentingnya kaderisasi berlapis untuk mempersiapkan perempuan agar memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menempati berbagai posisi strategis di ruang publik.

Ia pun mengajak peserta SIG memanfaatkan kesempatan berdiskusi untuk memperluas wawasan dan memperkuat keberanian menyampaikan gagasan.

"Selamat berdiskusi dengan riang gembira, jangan malu untuk bertanya, nanti akan tersesat untuk bertindak," pesannya.

Sebelumnya, Ketua KOPRI Komisariat UIN Alauddin Makassar Cabang Kota Makassar, Nur Fadilah, S.Pd., menyampaikan bahwa Sekolah Islam Gender merupakan salah satu jenjang kaderisasi formal yang secara rutin dilaksanakan oleh KOPRI PMII.

Mengangkat tema "Mewujudkan Ruang Pergerakan Setara dan Berkeadilan", kegiatan tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman keagamaan yang berperspektif keadilan gender sekaligus menjawab tantangan ruang pergerakan yang belum sepenuhnya inklusif.

Nur Fadilah berharap materi dan ruang dialog yang dihadirkan dalam kegiatan tersebut dapat memperluas pemahaman kader mengenai perspektif gender dalam kehidupan keagamaan dan sosial.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Sulsel yang telah memberikan ruang bagi kader KOPRI untuk melaksanakan kegiatan sekaligus membangun dialog intelektual.

Sementara itu, Majelis Pembina PMII Komisariat UIN Alauddin Makassar, Hadang Hidayat, S.Pd., mengapresiasi perjalanan kaderisasi PMII UIN Alauddin yang dinilainya telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan organisasi.

Ia menyebut PMII Komisariat UIN Alauddin telah melahirkan lebih dari 500 kader dan berharap proses kaderisasi tersebut terus melahirkan generasi yang memiliki kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Ketua KOPRI Cabang Kota Makassar, Misnawati, turut mengapresiasi penyelenggaraan SIG sebagai ruang pengembangan kapasitas dan intelektualitas kader perempuan.

Ia mendorong peserta memanfaatkan forum tersebut untuk melahirkan gagasan dan memperkuat kontribusi KOPRI dalam berbagai ruang pergerakan.

Senada, Ketua PMII Cabang Kota Makassar, Muh. Afriansyah Aris, S.I.P., menilai pelaksanaan SIG merupakan wujud kolaborasi antarrayon sekaligus menunjukkan bahwa proses kaderisasi dan kesadaran kritis di lingkungan komisariat terus berjalan.

Menurutnya, pengembangan kapasitas kader di tingkat komisariat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan organisasi dan membangun semangat kolektif.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan dialog yang menjadi ruang bagi peserta untuk memperdalam berbagai isu terkait keadilan gender, kepemimpinan perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam kehidupan sosial dan politik.

Melalui pertemuan tersebut, Bawaslu Sulsel berharap ruang dialog bersama organisasi kemahasiswaan, khususnya organisasi perempuan, dapat terus dikembangkan untuk memperkuat literasi demokrasi dan membuka peluang partisipasi yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemilu.

Keterlibatan perempuan dalam proses demokrasi diharapkan tidak hanya hadir sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas, penggerak partisipasi masyarakat, hingga penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas dan integritas.

alam
anda
;;

Penulis : M. Chaidir Pratama
Foto : Fadriansyah
Editor : M. Chaidir Pratama

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle