Arumahi: Sosialisasi dan Pendidikan Demokrasi Tidak Boleh Berhenti untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
|
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan HL Arumahi mengatakan sosialisasi terkait pendidikan politik dan demokrasi harus terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan serentak tahun 2024 mendatang. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Dialog Nasional dengan tema "Pemilu Serentak 2024 dan Kualitas Partisipasi Pemilih" yang digelar secara daring oleh KPU kota Makassar, Minggu (26/12/2021).
"Kita tidak boleh berhenti melakukan sosialiasi untuk meninggkatkan partisipasi/uploadsmendorong pemilih melaporkan tiap dugaan pelanggaran yang didapatkan di lapangan," kata HL Arumahi.
Arumahi mengungkapkan selama tahun 2020 hingga 2021 Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan konsolidasi jaringan yang dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi ke sejumlah segmen masyarakat.
Anggota KPU Makassar Endang Wihdatiningtyas saat menjadi moderator dalam kegiatan diskusi tersebut, Minggu (26/12/2021)
"Selama 2020 sampai 2021 itu Bawaslu melakukan kegiatan sosialisasi dan kemah pengawasan yang pesertanya adalah murid SMA (sederajat) yang sasarannya adalah pemilih pemula. Kami melihat, masa depan demokrasi juga ditentukan oleh para generasi muda ini," jelas Arumahi.
Pada tahun 2021 ini, di 24 kabupaten dan kota di sulawesi selatan, Bawaslu sudah menjangkau setidaknya seribuan lebih pemilih pemula yang terkoneksi melalui wadah kemah pengawasan.
"Selain juga tentu jalannya program nasional Sekolah Kader Pengawas Partisipasif (SKPP) yang segmentasi pesertanya minimal Sarjana dan pelaksanaannya dibagi ke5 titik berbeda yang masing-masing diikuti oleh 100 orang pertitik," ungkapnya.
Tak hanya itu, selain kegiatan bersifat edukasi tersebut, Bawaslu juga di tingkat desa membentuk ruang-ruang diskusi warga/kampung yang bertujuan untuk mendorong pendidikan politik dan kampanye antipolitik uang.
/uploads"Yang ternyata, ini membawa dampak kepada pemilihan kepada desa di tiap daerah," jelasnya.
Dialog ini sendiri menghadirikan sejumlah pembicara tingkat nasional, diantaranya Prof Ramlan Surbakti akademisi sekaligus praktisi Pemilihan Umum yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum pada priode 2004-2007. Prof Muhammad Alhamid Ketua DKPP RI, Drs H Anwar Hafid Anggota Komisi 2 DPR RI, Dekan Fisip UH Prof Armin Arsyad, M.Si, Anggota KPU Sulsel Misnawati M Hattas, dan jajaran pimpinan KPU kota makassar.
