Bawaslu Gowa Gelar Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Penguatan Kelembagaan

Keterangan Gambar : Anggota Bawaslu Sulsel Samsuar Saleh menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, Jumat (8/8/2025).

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam upaya memperkuat peran dan kapasitas pengawasan pemilu, Bawaslu Kabupaten Gowa menggelar kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Penguatan Kelembagaan Pemilu bertema Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilu, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (8/8/2025).

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh strategis, di antaranya Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Abrar Amir, M.AP, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si dan Alamsyah, SH, Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel Awaluddin Mustafa, SE., M.Si, serta unsur Forkopimda, KPU, media, organisasi masyarakat, dan pengawas pemilu dari kabupaten/kota sekitar.

Saat membuka kegiatan, Anggota Bawaslu Sulsel Samsuar Saleh menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI atas dukungannya sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.

“Saya berharap semua masukan dari masyarakat dan LSM dapat diterima dan didiskusikan pada kegiatan ini. Mohon maksimalkan waktu yang ada agar diskusi yang terjadi benar-benar produktif dan mendalam,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa, Saparuddin, SH, MH, menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu; mendorong kolaborasi antara Bawaslu, masyarakat sipil, media, akademisi, dan pegiat pemilu; menggali perspektif lintas sektor untuk penguatan kelembagaan berkelanjutan dan menjalin komunikasi aktif antara Bawaslu dan Komisi II DPR RI guna mendukung arah kebijakan kelembagaan pengawasan pemilu ke depan.

“Dulu Gowa dikenal sebagai zona merah. Tapi dengan kerja keras Bawaslu dan dukungan masyarakat, saat ini Gowa terus berangsur menjadi zona hijau. Kepercayaan publik meningkat, dan kontestan politik pun sudah tahu ke mana mereka harus menyampaikan laporan,” ujarnya.

Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Abrar Amir, menyoroti pentingnya perhatian terhadap keberadaan panitia ad hoc dalam penyelenggaraan pemilu.

“Saya meminta seluruh komisioner Bawaslu Gowa un/uploadspasal-pasal mengenai panitia ad hoc. Mereka dibentuk per tahapan dan sangat rentan terhadap politik uang maupun intervensi lain. Hal ini perlu ditangani dan diperbaiki secara serius,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membahas praktik pengawasan yang telah dilaksanakan, sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan kelembagaan Bawaslu ke depan. Dengan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, Bawaslu Gowa berharap dapat menjaga integritas pemilu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.