Ngabuburit Bersama Jurnalis, Bawaslu dan Media Disebut “Saudara Sepersusuan” dalam Menjaga Demokrasi
|
Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan menggelar kegiatan Ngabuburit “Buka Puasa Bersama Jurnalis” yang dirangkaikan dengan diskusi bertajuk “Silaturahmi dan Penguatan Kemitraan Media: Bersama Media, Awasi Demokrasi”.
Kegiatan tersebut menghadirkan tiga pembicara yakni Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel Alamsyah, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur A.S. Kambie, serta Kolumnis dan Pegiat Demokrasi Abdul Karim. Diskusi berlangsung di Ruang Mutmainnah Sekretariat Bawaslu Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (10/3/2026).
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad dalam sambutannya menekankan pentingnya memperkuat silaturahmi dan kemitraan dengan media untuk mendukung penguatan demokrasi.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya dimaknai pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga harus diperkuat melalui pendidikan politik dan demokrasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Kalau pendidikan politik hanya dilakukan saat tahapan pemilu, itu sudah terlambat. Justru ketika tidak ada tahapan inilah ruang pendidikan politik harus digencarkan,” ujarnya.
Saiful menjelaskan bahwa dalam siklus demokrasi terdapat tiga fase penting, yakni pre-election, election, dan post-election, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini perhatian terhadap fase pra dan pasca pemilu masih minim, termasuk dari sisi dukungan anggaran untuk program pendidikan politik.
Karena itu, Bawaslu membutuhkan dukungan media untuk menyebarluaskan informasi serta memperkuat literasi demokrasi di masyarakat.
“Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan media. Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus mengedukasi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sulsel Alamsyah menyampaikan apresiasi kepada para jurnalis yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa diskusi bersama media menjadi ruang penting untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.
Alamsyah juga mengingatkan bahwa tahapan pemilu berikutnya berpotensi dimulai lebih cepat apabila tidak ada perubahan regulasi.
“Jika mengacu pada siklus sebelumnya, sekitar 20 bulan sebelum hari pemungutan suara tahapan sudah dimulai. Artinya, kemungkinan tahun depan tahapan pemilu sudah berjalan kembali,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut semua pihak, termasuk media dan penyelenggara pemilu, untuk terus menjaga kualitas demokrasi melalui diskusi dan edukasi publik.
Dalam diskusi tersebut, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur A.S. Kambie menyebut bahwa Bawaslu dan media pada dasarnya memiliki peran yang sama dalam sistem demokrasi.
Ia bahkan mengibaratkan kedua institusi tersebut sebagai “saudara sepersusuan” dalam menjaga demokrasi.
“Bawaslu mengawasi jalannya tahapan pemilu secara regulasi, sementara media mengawasi kekuasaan melalui informasi. Jika keduanya tidak bermitra, maka ada satu kaki demokrasi yang pincang,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan konten yang lebih humanis agar isu demokrasi tetap menarik bagi masyarakat, terutama di tengah perubahan pola konsumsi informasi di era digital.
“Bawaslu jangan hanya memproduksi rilis yang kaku dan administratif. Ceritakan bagaimana demokrasi bekerja di tingkat masyarakat. Itu yang akan menarik perhatian publik,” katanya.
Sementara itu, Kolumnis dan Pegiat Demokrasi Abdul Karim menilai Bawaslu dan media merupakan bagian dari institusi sipil yang lahir dari semangat reformasi dan memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi.
Ia mendorong agar Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas administratif, tetapi juga menjadi sumber informasi dan diskursus demokrasi bagi publik.
“Bawaslu seharusnya menjadi bank informasi tentang edukasi politik dan demokrasi. Banyak data yang bisa diproduksi untuk memperkaya wacana publik,” ujarnya.
Abdul Karim juga mengusulkan agar Bawaslu secara berkala merilis kajian atau survei terkait potensi pelanggaran pemilu sebagai bentuk edukasi politik bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ngabuburit bersama jurnalis ini, Bawaslu Sulsel berharap hubungan kemitraan dengan media semakin kuat dalam mendukung pengawasan demokrasi yang lebih transparan dan partisipatif.
